Dua pekan menjelang Pilpres 2024, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM pada Rabu (31/1/2024).
Mahfud mengumumkan pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju saat berada di kawasan Pura Ulun Danu yang terletak di tengah Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Seputih Banyak, Lampung Tengah.
Terkait dengan keputusan mundur Mahfud dari kabinet, capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan tanggapan.
Dilansir dari Republika.co.id, Anies menghormati keputusan Mahfud tersebut.
“Terkait Pak Mahfud, kita menghormati keputusannya,” kata Anies saat melakukan kegiatan kampanye di Madura, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024).
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan bahwa etika harus dijunjung tinggi supaya negara bisa berjalan dengan baik.
“Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi, negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan,” ujar Anies, dikutip dari Republika.co.id.
Pernyataan Anies tersebut menanggapi keputusan tepat Mahfud MD yang mundur dari jabatannya, demi menghindari penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Mahfud MD akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada hari ini, Kamis (1/2/2024).
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Mahfud dalam pernyataannya kepada wartawan saat berada di kawasan Pura Ulun Danu, Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024).
“Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke presiden tentang masa depan politik saya yang belakangan menjadi perbincangan publik,” kata Mahfud di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Lampung, Rabu (31/1), dikutip dari CNNIndonesia.com.
“Saya akan pamit baik-baik, dan akan menyerahkan surat ini. Presiden baru ada di Jakarta Kamis,” ujarnya.
Mahfud MD terpilih menjadi Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju sejak 2019 atau periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik