Anies Baswedan, yang merupakan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengatakan bahwa pendanaan partai politik (parpol) atau Political Party Financing menjadi salah satu kunci agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat dan tidak berbiaya mahal.
Ini juga yang menjadi PR bagi bagi reformasi selama 25 tahun terakhir, karena menurutnya pendanaan parpol menjadi salah satu agenda reformasi yang ditinggalkan.
“Salah satu yang missing adalah political party financing, karena kita tidak mereformasi hal ini,” ujar Anies dalam Ideafest 2023 Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).
Anies Baswedan juga menjelaskan bahwa sebuah partai politik harus rela merogoh saku agak dalam untuk menggelar sebuah acara, termasuk dalam mengoperasikan kantor organisasi parpol.
Namun, saat ini masih belum ada aturan yang jelas terkait pendanaan partai politik, sehingga untuk mengoperasikan sebuah acara maka mereka harus mencari swadaya dari tiap anggotanya.
“Apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di parpol mau tak mau harus mencari sendiri dana untuk membiayai itu, kita semua harus mencari sendiri,” ucap Anies.
“Dan apa yang terjadi? APBD, APBN di mana-mana kemudian kita lihat di DPRD, DPR harus mencari aktivitas-aktivitas yang menjadi return, bukan kemudian mengambil kasar, tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk Fundraising dan lain-lain itu terbuka,” ucap Anies.
Ada banyak negara yang telah mengatur pemerintahan terkait pendanaan parpol, Indonesia perlu mengambil contoh yang sudah dipraktikkan oleh sebagian negara, “Tinggal Indonesia mau atau tidak melakukannya,” ucapnya.
“Menurut saya, apsek yang harus dibenahi di Indonesia hari ini adalah Political Financing, unsurnya adalah Political Party Financing, dan kemudian apabila hal itu dikerjakan maka insya Allah proses politik kita akan lebih sehat ke depannya,” tambah Anies.
