Lebih dari dua dekade sejak reformasi 1998 bergulir dan menjatuhkan rezim Orde Baru, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam bidang politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, semangat reformasi yang dahulu membara masih menyisakan pekerjaan rumah besar yang belum seluruhnya dituntaskan.
Reformasi sejatinya adalah proses panjang yang tidak berhenti pada perubahan struktural belaka. Ia menuntut transformasi mendalam dalam cara negara dijalankan, dari aspek penegakan hukum hingga partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meski sistem demokrasi telah terbentuk, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik masih jauh dari ideal.
Korupsi: Luka Lama yang Belum Sembuh
Pemberantasan korupsi menjadi salah satu cita-cita utama reformasi. Lahirnya lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tonggak sejarah dalam mewujudkan transparansi dan integritas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas KPK justru mengalami kemunduran.
Banyak kalangan menilai bahwa revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi awal pelemahan lembaga tersebut. Sejumlah penyidik senior diberhentikan, wewenang penyadapan dipangkas, dan proses penindakan terhadap koruptor menjadi lebih lambat. Di saat yang sama, praktik korupsi justru terus berlangsung di berbagai level pemerintahan.
Kasus-kasus besar yang menjerat pejabat publik, dari korupsi bansos hingga gratifikasi dalam proyek infrastruktur, menunjukkan bahwa budaya korupsi belum benar-benar tercerabut. Bahkan, publik mulai menunjukkan gejala apatis karena merasa hukum tak lagi berpihak pada keadilan.
Sistem Hukum yang Belum Tegas
Reformasi hukum merupakan fondasi bagi pembangunan negara hukum yang demokratis. Sayangnya, lembaga peradilan di Indonesia masih sering dipertanyakan independensinya. Penegakan hukum terkesan tebang pilih, dengan aktor-aktor kuat sering kali lolos dari jerat hukum atau mendapat perlakuan istimewa.
Di berbagai pengadilan, vonis ringan terhadap koruptor atau pembebasan terdakwa kasus besar semakin menggerus kepercayaan masyarakat. Ketika hukum dipolitisasi, maka keadilan menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh rakyat biasa.
Sebagai tulang punggung supremasi hukum, reformasi lembaga peradilan harus menjadi agenda prioritas. Transparansi proses hukum, pembenahan integritas hakim, dan sistem pengawasan internal yang kuat sangat dibutuhkan untuk memulihkan kredibilitas institusi hukum.
Budaya Politik yang Masih Pragmatis
Selain soal hukum, reformasi juga menargetkan transformasi budaya politik. Sayangnya, praktik politik uang, pencitraan semu, dan loyalitas partai yang lebih besar dari kepentingan publik masih mendominasi panggung demokrasi.
Pemilu kerap kali menjadi ajang transaksional, di mana kandidat dengan dana besar lebih berpeluang menang dibanding mereka yang membawa gagasan progresif. Akibatnya, politik kita diramaikan oleh elite yang lebih fokus pada kekuasaan daripada pelayanan.
Lebih dari itu, demokrasi elektoral juga tidak selalu diikuti oleh demokrasi substansial. Keputusan-keputusan penting masih ditentukan oleh segelintir elite, dan ruang partisipasi masyarakat dibatasi pada momentum lima tahunan saja.
Minimnya Literasi Politik dan Partisipasi Warga
Salah satu penyebab rendahnya kualitas demokrasi adalah literasi politik masyarakat yang masih terbatas. Banyak warga belum memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta bagaimana sistem pemerintahan bekerja.
Partisipasi warga dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pengawasan anggaran, atau penyusunan kebijakan publik masih rendah. Keengganan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh rasa tidak percaya terhadap efektivitas sistem yang ada.
Tanpa partisipasi aktif warga, demokrasi kehilangan ruhnya. Maka, penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk membangun kesadaran politik sejak dini, mulai dari pendidikan formal hingga ruang-ruang komunitas.
Teknologi: Peluang dan Ancaman Baru
Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Sistem pelayanan publik berbasis digital, keterbukaan data, dan platform aduan masyarakat adalah langkah maju dalam reformasi birokrasi.
Namun, digitalisasi juga membawa risiko baru. Penyebaran hoaks, manipulasi opini publik lewat bot media sosial, dan kebocoran data pribadi menjadi tantangan yang belum sepenuhnya diantisipasi. Keamanan siber dan regulasi perlindungan data masih belum memadai.
Oleh karena itu, reformasi tidak hanya perlu menjawab masalah lama, tetapi juga adaptif terhadap tantangan zaman. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga pelindung hak digital warganya.
Peran Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta
Dalam menghadapi tantangan tata kelola, sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci. Masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi kebijakan, memberikan kritik konstruktif, serta menawarkan solusi alternatif.
Sementara sektor swasta, khususnya dunia usaha, memiliki tanggung jawab dalam memastikan praktik bisnis yang etis, patuh hukum, dan tidak mencemari proses politik. Kolaborasi lintas sektor ini harus dibangun di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah yang terbuka terhadap masukan dan kritik akan lebih adaptif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Sebaliknya, kekuasaan yang tertutup cenderung mengulang kesalahan masa lalu.
Agenda Reformasi Masa Kini
Untuk melanjutkan agenda reformasi, ada sejumlah langkah strategis yang dapat diambil:
1. Mengembalikan independensi lembaga penegak hukum
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan
3. Mendorong reformasi partai politik agar lebih akuntabel
4. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan literasi politik
5. Mengembangkan sistem perlindungan data digital
6. Meningkatkan keterlibatan warga dalam proses penyusunan kebijakan
Langkah-langkah ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga seluruh elemen bangsa. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga semangat reformasi tetap hidup.
Penutup: Reformasi sebagai Perjalanan Panjang
Reformasi bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi sebuah proses kolektif yang membutuhkan konsistensi dan komitmen. Indonesia memang telah berubah, tetapi perubahan itu belum selesai.
Kita tidak bisa terus bergantung pada warisan 1998. Kini saatnya membangun babak baru reformasi, yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial.
Karena pada akhirnya, reformasi bukan hanya tentang mengganti sistem, melainkan tentang membangun ulang kepercayaan rakyat terhadap negara.
Semangat reformasi harus terus dijaga. Bukan sebagai slogan kosong, tapi sebagai pijakan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan bermartabat.
Penulis: Ferry Firdaus Sutanto, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang
Editor: Darsono
Bahasa: Rahmat Al Kafi
