Hampir dua tahun setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, kepemimpinan Prabowo Subianto mulai menunjukkan karakter yang semakin jelas.
Di tengah polarisasi politik yang sempat mengeras dalam beberapa pemilu terakhir, Prabowo memilih jalan yang relatif berbeda.
Ia tidak membangun pemerintahan yang berlandaskan garis pemisah yang tegas antara kawan dan lawan, melainkan mengedepankan politik akomodasi dan konsensus.
Berbagai kekuatan politik dirangkul ke dalam pemerintahan, menciptakan konfigurasi koalisi yang sangat besar dan dominan di parlemen.
Dalam konteks tersebut, menarik untuk menoleh sejenak ke Moskow pada akhir dekade 1980-an.
Di sana, Mikhail Gorbachev menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan mendasar: bagaimana menjaga stabilitas sistem politik di tengah tuntutan perubahan yang semakin kuat.
Perbandingan ini bukan untuk menyamakan Indonesia dengan Uni Soviet atau Prabowo dengan Gorbachev.
Sejarah tidak bekerja sesederhana itu.
Namun, pengalaman Gorbachev menawarkan pelajaran penting tentang hubungan antara stabilitas, konsensus politik, dan perubahan.
Baca Juga: Geopolitik Amerika-Iran: Dari Kudeta Minyak 1953 hingga Perang Terbuka 2026
Ketika menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1985, Gorbachev mewarisi negara yang sedang mengalami stagnasi ekonomi dan krisis legitimasi politik.
Sistem yang terlalu terpusat membuat birokrasi kehilangan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Menyadari kondisi tersebut, Gorbachev memperkenalkan kebijakan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi).
Tujuannya sederhana tetapi ambisius: memperbaiki sistem tanpa menghancurkannya.
Di Indonesia, situasi yang dihadapi Prabowo tentu jauh berbeda.
Demokrasi Indonesia relatif stabil, ekonomi tetap tumbuh, dan pergantian kekuasaan berlangsung secara konstitusional.
Namun, terdapat tantangan lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana mengelola demokrasi yang semakin terfragmentasi oleh kepentingan politik jangka pendek.
Dalam konteks ini, Prabowo tampaknya memilih strategi konsolidasi.
Koalisi besar dibangun dengan asumsi bahwa stabilitas politik akan menciptakan ruang yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan pelaksanaan program-program pemerintah.
Strategi tersebut memiliki keuntungan yang jelas.
Pemerintah memperoleh dukungan politik yang kuat untuk menjalankan agenda kebijakan tanpa terganggu konflik elite yang berkepanjangan.
Baca Juga: Mengapa Malaysia Lebih Terbuka secara Politik Dibanding Singapura, padahal Keduanya Sama-Sama Maju?
Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, swasembada pangan, hingga penguatan kapasitas pertahanan nasional dapat dijalankan dengan dukungan parlemen yang relatif solid.
Di negara berkembang seperti Indonesia, stabilitas politik memang sering kali menjadi modal penting bagi pembangunan.
Namun, di sinilah pelajaran dari Gorbachev menjadi relevan.
Stabilitas yang terlalu bergantung pada konsensus elite dapat menciptakan persoalan baru apabila tidak diimbangi dengan ruang kritik yang sehat.
Salah satu paradoks dalam politik adalah bahwa kekuasaan yang terlalu terkonsolidasi sering kali kehilangan kemampuan untuk mendengar suara-suara korektif dari luar lingkarannya sendiri.
Ketika oposisi melemah dan perdebatan publik berkurang, pemerintah berisiko terjebak dalam keyakinan bahwa semua kebijakannya telah berjalan di jalur yang benar.
Dalam teori demokrasi, oposisi bukanlah ancaman bagi pemerintahan.
Sebaliknya, oposisi merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan publik.
Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga mekanisme pengawasan yang efektif.
Karena itu, ukuran keberhasilan politik konsensus bukanlah seberapa banyak partai yang berhasil dirangkul ke dalam pemerintahan, melainkan seberapa besar ruang partisipasi dan kritik yang tetap tersedia bagi masyarakat.
Pengalaman Gorbachev menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak dapat dibangun semata-mata melalui konsolidasi elite.
Pada akhirnya, legitimasi ditentukan oleh kemampuan negara menjawab kebutuhan masyarakat.
Reformasi yang ia lakukan gagal mempertahankan Uni Soviet bukan karena kurangnya dukungan dari elite semata, melainkan karena negara kehilangan kemampuan mengelola tuntutan sosial yang berkembang sangat cepat.
Baca Juga: Analisis Politik Hukum terhadap Praktek Kejahatan Money Politic pada Pemilihan Umum di Indonesia
Stabilitas politik yang tampak kokoh ternyata tidak selalu mencerminkan kekuatan yang sesungguhnya.
Bagi Indonesia, pelajaran tersebut penting untuk direnungkan.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada besarnya koalisi atau tingginya tingkat persetujuan terhadap pemerintah.
Yang lebih penting adalah apakah stabilitas politik yang telah dibangun mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan pelayanan publik, dan pengurangan kesenjangan sosial.
Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat pada akhirnya tidak menilai pemerintahan dari seberapa harmonis hubungan antar-elite politik, melainkan dari dampak kebijakan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, akses pendidikan, kualitas kesehatan, dan rasa keadilan sosial jauh lebih menentukan dibandingkan konfigurasi politik di tingkat pusat.
Dari Moskow ke Jakarta, terdapat satu pelajaran yang tetap relevan lintas ruang dan waktu.
Stabilitas politik memang penting, tetapi stabilitas bukanlah tujuan akhir dari pemerintahan.
Stabilitas hanyalah sarana untuk menghadirkan perubahan yang nyata bagi rakyat.
Ketika stabilitas mampu menghasilkan kesejahteraan, ia akan menjadi sumber legitimasi yang kuat.
Sebaliknya, ketika stabilitas hanya berfungsi menjaga kenyamanan elite politik, ia perlahan akan kehilangan maknanya di mata publik.
Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan Prabowo saat ini.
Bukan sekadar menjaga koalisi tetap solid, melainkan memastikan bahwa konsensus politik yang telah dibangun benar-benar menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa.
Sebab, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Gorbachev, sejarah sering kali tidak mengingat seberapa besar kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil ia hadirkan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
Penulis: Adam Radiatama
Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
