PDIP  

PDIP Sudah Prediksi Soal Potensi Keberpihakan Jokowi di Pilpres 2024 Mendatang

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Sumber : Tim TvOne/ Syifa Aulia)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan setelah menyatakan bahwa presiden boleh melakukan kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024.

Dalam wawancaranya dengan wartawan di Pangkalan TNI AU Halim pada Rabu (24/1/2024), Jokowi mengungkapkan bahwa pejabat politik termasuk menteri juga boleh melakukan kampanye politik di Pilpres 2024 mendatang.

Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa kampanye ini tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Soal pernyataan Jokowi tersebut, PDIP akhirnya memberikan respons.

Dilansir dari Tempo.co, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihak internal partainya sudah lama memprediksi potensi keberpihakan Jokowi di Pilpres 2024 mendatang.

“(Keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pemilu itu) itu hal yang sudah diprediksi lama,” kata Hasto di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024).

Terkait dengan pernyataan Jokowi yang dianggap terang-terangan akan berpihak di Pilpres 2024, Hasto mengaku tidak kaget.

“Tidak (kaget), hanya sebelumnya kami di PDIP berdoa, berharap, beliau (presiden) masih dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin,” kata dia.

Hasto kemudian mengungkap bahwa pernyataan Jokowi tersebut menimbulkan banyak sentimen negatif dari berbagai kelompok pro demokrasi.

“Kami melihat reaksi dari kelompok-kelompok pro demokrasi dari kalangan akademisi, kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita,” kata Hasto, dikutip dari Tempo.co. 

Menurut Hasto, Jokowi selaku kepala negara seharusnya lebih mengedepankan kedaulatan rakyat Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa tersebut.

“Harusnya memastikan kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan, dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan komitmen kerakyatan dan mampu bertanggungjawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia,” kata dia.

Kemudian, ia menambahkan bahwa ide gagasan dan track record sebagai pemimpin lebih diutamakan dibanding dengan kekuasaan.

“Bukan kekuasaan yang dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita.”

Hasto Ungkap Sikap Megawati

Hasto kemudian mengungkapkan sikap Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri setelah pernyataan Jokowi tersebut.

Hasto menuturkan bahwa Megawati lebih memilih berkontemplasi dengan mendengarkan suara rakyat, serta memberikan arahan ke seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud.

“Ibu Mega tetap memilih berkontemplasi, mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction (arahan) kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud,” ujarnya

“Suara itu kan dari rakyat bukan dari elite,” kata Hasto, dikutip dari Tempo.co.

Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *