Ganjar Pranowo resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesia Police Watch (IPW) pada Selasa (5/3/2024).
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus capres nomor urut 3 tersebut atas dugaan menerima gratifikasi atau suap dari Bank Jateng.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan respons terkait laporan dugaan gratifikasi yang diterima Ganjar tersebut.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, Hasto menganggap laporan ke KPK tersebut sebagai ‘peringatan’ terhadap Ganjar yang sebelumnya mengusulkan hak angket untuk mengawal kecurangan Pemilu 2024.
“Baru Pak Ganjar usulkan hak angket langsung disetrum. Ada yang laporkan ke KPK. Itu setrum-setruman banyak sekali ini,” kata Hasto dalam acara Election Talk FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Hasto juga turut mengatakan saat ini sudah tidak ada cerminan prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi prosedural.
“Ada yang bilang ‘silakan ajukan ke Bawaslu, silakan laporkan ke polisi’. Ini demokrasi prosedural, tapi dalam substansinya sudah tak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat tadi,” kata Hasto, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Ungkit Kecurangan di Pemilu 2024
Menurut Hasto, kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 adalah perpaduan sempurna antara Pemilu 1971 era Orde Baru dengan Pemilu 2009 era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hasto menilai Pemilu tahun 1971 lalu sebagai pemilu dengan kecurangan yang sifatnya masif oleh Angkatan Bersenjata Rakyat Indonesia (ABRI).
Sementara pada Pemilu 2009 lalu, ada yang menggunakan instrumen bansos untuk kepentingan elektoral.
“Nah, ini Jadi ini merupakan suatu perpaduan sempurna Pemilu 2024 perpaduan sempurna antara apa yang terjadi di tahun 1971 ditambahkan dengan yang terjadi di tahun 2009. Pada 2009 dulu Pak JK sebagai ketua umum Golkar sama PDI sama-sama jadi korbannya,” kata Hasto, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Selain itu, ia juga mengklaim terdapat 54 persen kepala daerah dari PDIP saat ini yang ‘ditekan’ jelang Pemilu 2024.
“Itu digencet semuanya caranya bagaimana kepala dinasnya dipanggil dulu yang kontra dengan kepala daerah. Kemudian dilakukan pemetaan atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi kepala daerah lalu terjadi kan sebagai instrumen untuk menekan,” tuturnya.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
