Respons Timnas AMIN Terkait Film Dokumenter ‘Dirty Vote’

Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan
Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan. (Sumber : ANTARA/HO-Timnas AMIN)

Film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024 atau hari pertama masa tenang Pemilu 2024 menjadi trending di media Youtube saat ini.

Film dokumenter yang disutradarai Dandhy Laksono dan dibintangi tiga ahli hukum tata negara Indonesia, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap berbagai skema kecurangan yang digunakan menjelang Pemilu 2024.

Terpantu hingga 12 Februari 2024 Pukul 14.55 WIB, jumlah penonton ‘Dirty Vote’ di Youtube telah menembus 3,7 juta.

Terkait dengan film dokumenter ‘Dirty Vote’, pihak nomor urut 1 Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) memberikan respons.

Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Iwan Tarigan mengatakan bahwa film dokumenter ‘Dirty Vote’ sesuai fakta karena terdapat nama narasumber dan data yang valid.

“Semua itu sesuai fakta dimana disebutkan narasumber dan data-data nya yang valid dan runut. Sehingga sulit di katakan berita fitnah,” kata Iwan dalam keterangannya, Senin (12/2/2024), dikutip dari Tirto.id.

Pernyataan Iwan tersebut seolah menanggapi tudingan Wakil TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman yang menyebut film dokumenter ‘Dirty Vote’ sebagai fitnah dan tidak ilmiah.

Iwan juga menyebut bahwa skema kecurangan Pemilu 2024 sudah didesain dan direncanakan dalam waktu yang lama dengan mengandalkan kekuatan dana.

“Kami melihat semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang sangat besar,” kata dia.

“Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan dimana dia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” sambung Iwan.

Oleh karena itu, Iwan meminta masyarakat untuk berani memberi sanksi kepada pihak-pihak yang berbuat curang pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka di tanggal 14 Februari 2024 dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat dan culas,” tegas Iwan, dikutip dari Tirto.id.

Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *