Menjelang hasil akhir rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), isu penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Yang terbaru, sebanyak 50 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang mengirimkan surat kepada lima ketua umum (ketum) partai politik untuk mendesak pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 pada Jumat (8/3).
Surat tersebut ditujukan untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Muhammad Mardiono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Kepada Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno angkat bicara mengenai hak angket.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkap bahwa seluruh kader PPP diminta tidak memberi komentar mengenai hak angket.
Permintaan tersebut berdasarkan hasil rapat yang Sandiaga hadiri bersama para pengurus PPP dipimpin Plt Ketum Mardiono.
“Ya, sepengetahuan saya di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan kepada plt ketum yang akan menyampaikan. Dan kita diminta tidak memberikan komentar,” kata Sandi di kompleks parlemen, Rabu (13/3/2024), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Sandiaga mengatakan PPP tidak ingin urusan hak angket menimbulkan perbedaan pendapat berujung kesalahpahaman antarkader.
Terlebih menurutnya, PPP akan fokus untuk mengawal proses rekapitulasi suara.
“Kita akan fokus untuk mengawal suara. Semua kader itu bersemangat sehingga kita nanti akan tetap hadir nanti di Senayan sama-sama kalian, tapi mengenai hak angket itu proses politik yang nanti akan dikomentari oleh para pimpinan,” kata dia.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
