Menjelang Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 2 bulan mendatang, kabar tak sedap justru kini datang dari kubu nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
Hal tersebut terjadi setelah sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk mendukung paslon capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Dilansir dari CNNIndonesia.com, sejumlah kader PPP lewat organisasi yang mengatasnamakan diri Pejuang PPP menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan pada Kamis (28/12/2023).
Hal ini tentu menjadi suatu hal yang mengejutkan mengingat PPP adalah salah satu dari 4 partai pengusung Ganjar-Mahfud.
Empat partai pengusung Ganjar-Mahfud adalah PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura.
Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP sekaligus Koordinator Nasional Pejuang PPP, Witjaksono adalah salah satu dari sekian kader PPP yang memutuskan mendukung Prabowo-Gibran.
Witjaksono mengatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran merupakan aspirasi kader PPP dari bawah.
“Kita memang konsolidasi, jadi banyak aspirasi yang kita terima dari bawah. Jadi karena aspirasi banyak dari bawah, kita konsolidasi akhirnya terjadi acara ini,” kata Witjaksono.
Respons Petinggi PPP
Membelotnya sejumlah kader tersebut membuat petinggi PPP akhirnya turut memberikan respons.
Sekjen PPP, Arwani Thomafi menegaskan partainya akan segera mengambil langkah tegas.
Meski demikian, Arwani belum menjelaskan langkah tegas apa yang akan dilakukan partainya.
Dilansir dari Viva.co.id, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy atau sering disebut Rommy merekomendasikan beberapa penegakan disiplin pada internal partai tersebut.
“Jika yang bersangkutan adalah caleg, maka Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan yang bersangkutan agar tidak dilantik meskipun terpilih dalam Pileg 2024,” kata Rommy, dalam keterangannya, Jumat (29/12/2023).
Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum DPP PPP, Mardiono untuk segera melakukan langkah penegakan disiplin partai terhadap kader yang melenceng dari keputusan partai.
“Mulai dari peringatan hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” tuturnya.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
