Film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ yang dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024 atau hari pertama masa tenang Pemilu 2024 menjadi trending di media Youtube saat ini.
Film dokumenter yang disutradarai Dandhy Laksono dan dibintangi tiga ahli hukum tata negara Indonesia, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengungkap berbagai skema kecurangan yang digunakan menjelang Pemilu 2024.
Terpantau hingga 13 Februari 2024 Pukul 13.30 WIB, jumlah penonton film ‘Dirty Vote’ di Youtube telah mencapai 7,2 juta.
Pihak TKN Prabowo-Gibran mengkritik keras dirilisnya film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit tersebut.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman bahkan menyebut isi film dokumenter tersebut adalah fitnah dan tidak ilmiah.
“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habib dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Pernyataan Habiburokhman tersebut segera direspons oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 , Jusuf Kalla.
Pria dengan panggilan akrab JK tersebut menantang pihak-pihak yang menuding film tersebut sebagai fitnah untuk menunjukkan data tandingan.
JK yang mendukung paslon nomor urut 1, Anies-Muhaimin mengatakan bahwa semua informasi di dalam film tersebut disampaikan berdasarkan fakta.
“Semua orang bisa mengatakan fitnah. Tunjukkan di mana fitnahnya, karena semua data dulu, baru komentar kan,” ucap JK di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024), dikutip dari CNNIndonesia.com.
“Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan, boleh saja, tapi fitnahnya yang mana. Karena semua data,” kata dia.
JK bahkan mengatakan bahwa semua informasi dugaan kecurangan di dalam film dokumenter tersebut baru terungkap 25 persen.
“Tapi bagi saya, saya kira film itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada dewasa ini, masih tidak semuanya. Mungkin baru 25 persen,” kata JK, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
