Syahril Yasin Limpo (SYL) akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) pada Jumat (6/10/2023).
SYL memutuskan mundur dari jabatannya setelah dirinya terjerat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka pada 29 September 2023 karena menerima uang atau gratifikasi dari pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).
Penetapan tersangka tersebut terjadi ketika SYL masih berada di Eropa dalam rangka kunjungan kerja ke Italia dan Spanyol.
KPK dikabarkan menemukan sekaligus menyita uang miliaran rupiah, senpi, beserta dokumen penguat lainnya yang ditemukan di rumah dinas SYL.
Presiden Jokowi sendiri sebelumnya sudah menerima surat pengunduran SYL tersebut dan kemudian ditindaklanjuti.
SYL kini menjadi menteri kedua dari partai NasDem di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi.
Sebelumnya, Johnny G.Plate yang juga merupakan kader NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ditangkap KPK pada 17 Mei 2023 karena terlibat korupsi menara BTS.
Dengan demikian, Siti Nurbaya kini menjadi satu-satunya menteri dari partai NasDem yang tersisa di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Siti Nurbaya sendiri saat ini berposisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan telah menjabat selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014.
Tentu menjadi suatu pertanyaan apakah posisi Siti Nurbaya akan menjadi rentan setelah 2 menteri dari partai NasDem terlibat kasus korupsi.
Dilansir dari Merdeka, Ketua Umum (Ketum) NasDem, Surya Paloh tampaknya menegaskan bahwa kasus yang menimpa SYL tak akan berpengaruh terhadap posisi Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK.
Surya Paloh juga memastikan bahwa Siti masih bertugas dan menjalankan program-prigram KLHK.
“Apakah Mbak Baya akan ditarik? Nggak ada kaitannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jawabannya, ndak, Mbak Baya akan bekerja sebagaimana mestinya,” kata Surya Paloh konferensi pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik