Kasus ini, yang terungkap melalui penyelidikan Ombudsman Indonesia terkait logistik pemilu 2024, menunjukkan adanya kelemahan dalam organisasi pemilu.
Di bulan Januari 2024, Ombudsman melakukan penyelidikan di 71 daerah dan kota di 34 provinsi untuk menilai persiapan distribusi bahan pemilu, yang merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hasil penyelidikan tersebut mengungkapkan sejumlah masalah, seperti surat suara yang tidak diterima di beberapa wilayah, kurangnya kerjasama dengan penyedia logistik, serta tidak adanya rencana distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Penemuan ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam logistik pemilu, yang merupakan aspek vital dalam administrasi pemilu yang baik, karena logistik menentukan kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pemilu (Ombudsman RI, 2024).
Dalam konteks administrasi pemilu yang modern, logistik tidak sekadar aspek teknis, melainkan merupakan elemen penting dari sistem pemilu, yang memastikan setiap warga negara dapat menyalurkan hak pilihnya dengan efektif.
Tantangan dalam pengelolaan yang ditemukan dalam kasus ini lebih berfokus pada perencanaan, koordinasi, dan pengawasan logistik pemilu.
Baca Juga: Bongkar Standar Gizi Dapur MBG: Apakah Menu Makanan Gratis Sudah Ideal untuk Anak?
Berdasarkan hasil penyelidikan Ombudsman, sekitar 47,9% komisi pemilihan daerah (RPC) tidak terjalin kerjasama yang baik dengan penyedia logistik, sementara beberapa komisi lainnya tidak memiliki rencana distribusi logistik untuk TPS.
Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan operasional dan koordinasi antar lembaga pemilihan dengan penyedia logistik.
Dalam konteks pengelolaan pemilihan, manajemen logistik merupakan bagian dari manajemen pemilihan, proses administratif yang memastikan semua tahapan pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Menurut International IDEA (2014), otoritas pemilihan harus memiliki kapabilitas manajerial yang kuat untuk menjamin kesiapan logistik yang tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan proses pemilihan yang tidak terganggu.
Jika kerjasama dan perencanaan logistik kurang baik, potensi gangguan selama tahapan pemilihan akan meningkat.
Oleh karena itu, masalah yang ditemukan dalam kasus ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menekankan tantangan dalam pengelolaan kelembagaan dari otoritas pemilihan.
Dalam situasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai aktor utama.
KPU berfungsi sebagai pengelola pemilihan dan memegang tanggung jawab utama dalam pengadaan, pengelolaan, dan distribusi logistik pemilu.
KPU memiliki mandat konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menyelenggarakan pemilihan secara nasional, seragam, dan mandiri.
Baca Juga: Bawaslu & KPU Bengkayang Analisis Kerawanan Daftar Pemilih, Siap-Siap Menuju Pemilu 2029
Meskipun Bawaslu memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan Ombudsman menjalankan peran pengawasan terhadap pelayanan publik, tanggung jawab utama terhadap kesiapan logistik tetap berada pada KPU sebagai electoral management body.
Dalam teori pengelolaan pemilu, lembaga pengelola pemilihan memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses pemilihan, karena mereka bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh tahapan pemilihan (Mozaffar & Schedler, 2002).
Kelemahan dalam koordinasi dan perencanaan logistik yang diidentifikasi oleh Ombudsman menunjukkan bahwa KPU, lembaga yang seharusnya memastikan pelaksanaan semua tahapan pemilihan dengan efektif dan akuntabel, berperan sangat penting dalam hal ini.
Dari sudut pandang prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, situasi ini berpotensi mengganggu beberapa prinsip dasar, terutama prinsip efektifitas administrasi pemilu, kesetaraan hak suara, dan kepastian hukum dalam prosedur pemilu.
Dalam pemilu demokratis, setiap pemilih yang memenuhi syarat harus dapat menggunakan hak suaranya dengan bebas dan tanpa ada hambatan dari segi administratif.
Masalah logistik, seperti keterlambatan dalam pengiriman atau kurangnya surat suara, dapat mengganggu proses pemungutan suara di lokasi pemungutan suara dan pada akhirnya dapat membahayakan kualitas hak suara masyarakat.
Baca Juga: Bawaslu & KPU Bengkayang Analisis Kerawanan Daftar Pemilih, Siap-Siap Menuju Pemilu 2029
Dalam literatur integritas pemilu, Pippa Norris (2014) menekankan bahwa kualitas pemilu tidak hanya tergantung pada proses pemilunya sendiri, tetapi juga pada persiapan administratif yang memastikan semua tahap pemilu dilakukan secara profesional dan transparan.
Di sisi lain, penyelidikan yang dilakukan oleh ombudsman dan mekanisme checks and balances yang ada untuk penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia terus memiliki mekanisme pengawasan yang memastikan integritas pemilu.
Dengan kata lain, meskipun terdapat potensi kelemahan dalam persiapan pemilu, mekanisme pengawasan dari publik tetap ada untuk menjamin pengelolaan yang lebih baik.
Dampak dari kasus ini terhadap kualitas demokrasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.
Dari sudut pandang negatif, temuan tentang kurangnya koordinasi logistik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu jika permasalahan ini tidak segera diatasi.
Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam legitimasi demokrasi, karena pemilu berfungsi sebagai alat utama untuk menerapkan kedaulatan rakyat.
Jika masyarakat meragukan kemampuan penyelenggara pemilu untuk mengelola prosesnya secara profesional, legitimasi hasil pemilu pun bisa dipertanyakan.
Hal ini sejalan dengan pandangan Norris (2014) bahwa integritas pemilu sangat bergantung pada persepsi masyarakat mengenai profesionalisme dan independensi otoritas pemilu.
Baca Juga: Hasto: PDIP Hattrick Menang Pemilu Tanpa Jokowi Effect
Namun, dari sudut positif, investigasi oleh Ombudsman menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang aktif terhadap penyelenggara pemilu.
Penyelidikan ini bisa dipandang sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat akuntabilitas publik dalam pengelolaan pemilu.
Pengawasan oleh lembaga negara dan masyarakat memungkinkan kelemahan dalam organisasi pemilu diidentifikasi dan diperbaiki sebelum berdampak besar pada proses demokrasi.
Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menyoroti tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menunjukkan bahwa mekanisme kontrol kelembagaan dalam sistem demokrasi Indonesia masih terus berfungsi.
Dengan demikian, kualitas demokrasi diukur tidak hanya dari keberhasilan teknis dalam proses pemilu, tetapi juga dari kemampuan sistem politik untuk mengenali dan memperbaiki kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu.
Penulis: Histine Angeline Gloria Mangunsong (NIM 230906055)
Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Editor: Siti Sajidah El-Zahra
Bahasa: Rahmat Al Kafi
Sumber
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024).
https://ombudsman.go.id/artikel/r/ombudsman-ri-sampaikan-hasil-investigasi-kesiapan-tata-kelola-logistik-surat-suara-pemilu-2024 - International IDEA. (2014). Electoral Management Design.
https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-management-design - Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance. International Political Science Review.
- Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press.
