Menjelang hasil akhir rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), isu penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Tiga partai politik (parpol) dari Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, dan PKS sebelumnya telah mempertimbangkan untuk mengusulkan hak angket DPR RI sendiri.
Di tengah wacana bergulirnya hak angket, dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Dilansir dari Kompas.tv, kedua menteri tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Setelah pertemuan tersebut, Abdul Halim kemudian membeberkan isi pembicaraannya dengan Jokowi.
Abdul menjelaskan tidak ada pembahasan soal hak angket, melainkan terkait kenaikan suara PKB pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
“Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri,” ujar Abdul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
“Tadi kita melaporkan ke Pak Presiden, karena tadi laporan terkait dengan pileg artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur,” lanjut Abdul, dikutip dari Kompas.tv.
Dalam Pileg 2024, PKB berhasil “pecah telur” di Sumatera, di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I dan DKI Jakarta II dan di Nusa Tenggara Barat.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
