Posisi PDIP terhadap wacana hak angket semakin hari kian dipertanyakan.
Hal tersebut terjadi setelah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku tidak ada instruksi untuk Fraksi PDIP di DPR terhadap rencana menggulirkan hak angket.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Puan, hak angket pada dasarnya merupakan hak konstitusional anggota DPR.
Ketua DPR RI tersebut menambahkan hak angket sah digulirkan apabila bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.
“Kalau kemudian itu memang bisa berguna, baik, ya bisa saja (bergulir),” ujar Puan.
Wacana Hak Angket Semakin Lemah?
Dilansir dari Republika.co.id, Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai pernyataan Puan terkait tidak ida instruksi ke fraksi PDIP membuat isu hak angket semakin lemah.
Menurutnya, hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 tidak akan terealisasi karena dijadikan permainan politik semata.
“Hak angket tidak akan jalan atau tereksekusi. Itu hanya dijadikan mainan politik untuk dapat menyerang pihak lain,” kata Ujang, Minggu (31/3/2024).
Ujang kemudian menilai Mahkamah Konstitusi (MK) adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Pemilu 2024.
“Saya melihat dari dulu cara terbaik menyelesaikan perselisihan pemilu adalah di MK. MK lah menjadi kanal demokrasi yang diatur UU,” ucap Ujang, dikutip dari Republika.co.id.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
