Debat kedua capres-cawapres telah berhasil dilangsungkan pada Jumat (22/12/2023) di Jakarta Convention Centre (JCC).
Dalam debat yang mempertemukan masing-masing ketiga cawapres, Gibran Rakabuming Raka berhasil mendapatkan pujian tertinggi dari masyarakat.
Hal tersebut dikarenakan cawapres nomor urut 2 sekaligus pasangan Prabowo Subianto tersebut mampu memberikan pertanyaan dan jawaban secara jelas serta terperinci.
Selain itu, ada suatu hal yang menarik ketika Gibran sering menggunakan istilah asing dalam memberikan pertanyaan kepada kedua cawapres lainnya, seperti SGIE (Stage of Global Islamic Economy) dan Carbon Capture Storage.
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau disebut Cak Imin bahkan sempat tidak paham dengan SGIE dan harus meminta penjelasan kepada Gibran terkait arti dari istilah tersebut.
Barulah kemudian Cak Imin mendapatkan penjelasan bahwa SGIE adalah istilah yang merujuk pada keadaan ekonomi dan keuangan dunia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Tak heran apabila istilah asing yang digunakan Gibran dalam debat kedua tersebut menimbulkan berbagai respons positif dan juga negatif.
Respons Mahfud MD
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang diberikan pertanyaan oleh Gibran terkait Carbon Capture Storage akhirnya turut memberikan respons.
Dilansir dari Kompas.com, Mahfud menyatakan bahwa dirinya bisa saja mengikuti langkah Gibran dengan mencari banyak istilah sulit dan tidak diketahui orang awam dalam ajang debat capres-cawapres tersebut.
Mahfud bahkan mengaku bisa mencari 1000 istilah sulit yang tidak dipahami banyak orang.
“Kalau cuma istilah-istilah sulit, saya bisa mencari 1000 istilah sulit sehari yang orang lain tidak tahu. Kalau cuma mau cari itu ya,” kata Mahfud usai menghadiri acara selawat bersama Perindo di Kraksaan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (25/12/2023) seperti dikutip dari Kompas TV.
Mahfud menyarankan sebaiknya pertanyaan diajukan dalam debat cawapres adalah hal-hal yang substansial dan tidak cuma mengumbar istilah asing atau tidak familiar.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik