Menjelang hasil akhir rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), isu penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Yang terbaru, sebanyak 50 tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang mengirimkan surat kepada lima ketua umum (ketum) partai politik untuk mendesak pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 pada Jumat (8/3).
Surat tersebut ditujukan untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Muhammad Mardiono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang diusung PDIP untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo berbicara soal sikap Megawati terkait hak angket.
Dilansir dari Tempo.co, Mahfud mengungkap bahwa Megawati mendorong semua pihak untuk sungguh-sungguh mengupayakan hak angket tanpa harus dia turun tangan langsung.
Kendati demikian, Megawati tidak ingin terburu-buru untuk mengambil keputusan karena adanya pertimbangan terkait dinamika politik yang terus berjalan.
“Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap,” kata Mahfud di rumah seniman dan budayawan Butet Kertaredjasa di Kasihan, Bantul, Senin (11/3/2024).
Sebelumnya, Mahfud MD telah bertemu dengan Megawati bersama belasan pakar hukum, pegiat anti-korupsi, dan pegiat demokrasi di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Jumat sore (8/3/2024).
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, masyarakat sipil mendorong PDIP untuk menggunakan hak angket demi membongkar dugaan kecurangan dalam proses pemilu.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
