Debat keempat Pilpres 2024 telah berhasil diselenggarakan di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Minggu (21/1/2024).
Tema debat keempat tersebut adalah tentang Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.
Debat ini menjadi yang kedua sekaligus terakhir untuk ketiga cawapres dari masing-masing paslon.
Dalam debat keempat tersebut, Mahfud MD sebagai cawapres nomor urut 3 menyinggung tingginya impor komoditas bahan pangan di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) tersebut bahkan mengungkap rencana pemerintahan Jokowi yang akan mengimpor komoditas bahan pangan seperti kedelai, susu, gula, beras, hingga daging sapi dalam jumlah besar.
“Faktanya ini catatannya impor kedelai saja direncanakan akan masuk sebanyak 2 juta ton, susu sebanyak 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, dan daging sapi,” ujarnya dalam debat keempat Pilpres tersebut, dikutip dari Kompas.com.
Mahfud kemudian turut menyinggung janji Jokowi yang tidak akan mengimpor komoditas pangan pada debat Pilpres 2019 lalu.
“Pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan, jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo, empat tahun memimpin Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Pak Jokowi bilang tidak akan impor, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak, malah semakin banyak mafianya impor mengimpor bahan pangan. Nah itulah sebabnya, apa usulan anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu?,” kata Mahfud kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat Pilpres tersebut, dikutip dari ANTARANews.com.
Penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional
Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi kemudian memberikan penjelasan terkait kebijakan impor pangan RI.
Dilansir dari Republika.co.id, Arief mengungkap data importasi pangan pada tahun 2023 dengan rincian komoditas kedelai sebanyak 2,5 juta ton setahun, beras 2,8 juta ton setahun, sedangkan untuk gula konsumsi sebesar 991 ribu ton.
Menurutnya, kebijakan impor ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Arief menambahkan kebijakan impor tersebut juga dilakukan karena cuaca El Nino yang berdampak terhadap menurunnya produksi beras dalam negeri.
“Kita masih insufficient. Produksi Beras yang turun signifikan dari tahun sebelumnya, sehingga untuk CPP kita perlu impor,” ujar Arief kepada Republika, Senin (22/1/2024).
Oleh karena itu, Arief kemudian berharap pemerintah terus mendorong produksi pangan dalam negeri untuk mengurangi jumlah impor tahun ini.
“Kita dorong produksi dalam negeri, pindahkan giat ekonominya ke Indonesia,” ujarnya.
Terakhir, Arief mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional akan mendukung ide-ide serta gagasan yang menurutnya berpotensi memperkuat sektor pangan di Indonesia.
“Kita kolaborasikan ide ide baiknya seperti Penguatan Badan Pangan Nasional, Bulog dan ID FOOD untuk CPP. Kemudian tingkatkan produksi dalam negeri mulai benih, pupuk, lahan dan penyuluh, smart farming hingga petani milenial,” ujarnya.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
