Hanya tinggal sebulan mendatang bagi pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Dan sebulan menjelang Pilpres 2024 itu pula, berbagai kontroversi terus terjadi.
Yang kini sedang menjadi kontroversi adalah beredarnya video viral di berbagai media sosial, dimana belasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut menyatakan dukungannya kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat dipertanyakan mengingat Satpol PP merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sesuai aturan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014, “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”.
Artinya, setiap ASN harus bersikap netral dan tidak boleh mendeklarasikan dukungan kepada pihak manapun pada Pilpres 2024 mendatang.
Terkait dengan video viral Satpol PP Garut tersebut, Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan turut angkat bicara.
Dilansir dari Kompas.com, Moeldoko mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota Satpol PP tersebut terkait dukungannya kepada Gibran.
Menurutnya, Satpol PP sebagai institusi belum mendapatkan posisi yang jelas dalam pemerintahan.
“Kalau menurut saya enggak (tidak ada pelanggaran). Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN (Aparatur Sipil Negara) itu,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
“Maka ya wajar mereka bisa menyampaikan (dukungan) kepada siapa pun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan,” katanya lagi.
Moeldoko kemudian mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP saat ini.
Moeldoko bahkan mengaku pernah mendapatkan keluhan dan kebingungan dari Satpol PP soal status mereka sebagai ASN atau masuk bagian dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Oleh karena itu, Moeldoko menduga bisa saja para anggota Satpol PP saat ini menyampaikan keluh kesahnya ke beberapa calon presiden maupun cawapres.
“Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil. Sebenarnya itu poinnya,” ujarnya.
Kritik Keras Cak Imin
Pernyataan Moeldoko tersebut segera mendapatkan kritik keras dari cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau sering disebut Cak Imin.
Menurut Cak Imin, aparatur yang bekerja di kantor pemerintah daerah seharusnya harus netral dan tidak memihak.
“Sebagai honorer ataupun ASN yang (bekerja) di dalam lingkup pemerintahan termasuk di kantor Bupati, Pemda, apalagi berseragam, itu adalah bagian dari wilayah netral,” kata Cak Imin saat ditemui di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).
Cak Imin juga mengkritik pernyataan Moeldoko yang menyebut tidak adanya pelanggaran telah menyakiti nurani dan etika.
“Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika,” kata Cak Imin yang juga merupakan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Cak Imin juga mengatakan bahwa proses pelaksanaan pemilu akan sangat berbahaya apabila aparatur pemerintah tidak netral.
Terlebih menurutnya, Satpol PP adalah aparat yang bertugas melakukan penertiban.
“Kalau Satpol PP enggak netral gimana bahayanya kita ini? Pilih kasih, gambar yang didukung yang akan dibiarkan, gambar yang saingannya akan diturunkan, ini harus dilawan” ucapnya.
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
