Dua pekan menjelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menjadi sorotan setelah membagi-bagikan bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat.
Banyak pihak yang menuding pembagian bansos oleh Jokowi tersebut sangat sarat dengan kepentingan Pilpres 2024.
Terkait dengan polemik pembagian bansos tersebut, pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberikan pembelaan.
Dilansir dari CNBCIndonesia.com, Pandu Sjahrir yang menjabat sebagai Juru Bicara (Jubir) TKN Prabowo-Gibran menyatakan bahwa anggaran untuk bansos sudah disetujui oleh DPR, dimana tanggal pemilihan umum telah dipublikasikan dari jauh-jauh hari.
“Balik lagi soal tanggal Pemilu kita sudah tahu dari awal tahun lalu, mau itu nanti Februari, atau itu Juni atau Oktober kita sudah tahu timeframe itu. Untuk kita menyetujui bahwa angkanya Rp 480 triliun atau Rp 490 triliun semua pihak pun harus menyetujui,” kata Pandu dalam program ‘Your Money Your Vote CNBC Indonesia’, Rabu (31/1/2024).
Pandu menilai pemberian bansos dapat menggerakan ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang sulit.
“Saya lebih melihat pada bagaimana ini bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan apalagi 2024 tahun yang sangat sulit secara global,” kata dia, dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Senada dengan Pandu, Saleh Partanoan selaku Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran mengatakan, pembagian bansos tersebut untuk membantu masyarakat yang kondisi ekonominya masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19.
“Saya melihat pemberian bansos ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi seperti sekarang karena memang dari sisi ekonomi masyarakat di basis paling bawah belum stabil. Apalagi setelah pasca pandemi (COVID-19) masyarakat sedang berkonsolidasi untuk daya daya beli dan ekonominya masing-masing,” kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024), dikutip dari Detik.com.
Saleh juga mengatakan pembagian bansos tersebut sudah direncanakan sejak 2023 dan telah disetujui oleh seluruh partai politik.
Saleh yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPR RI, menjelaskan hampir tidak ada penolakan dari fraksi di DPR dalam rapat pada Agustus 2023 lalu.
“Ketika DPR berbicara terkait APBN itu pembicaraannya (bansos) Agustus 2023 dan sudah disahkan semua parpol ada di sana. Dan semuanya ikut menyetujui itu juga sesuai dengan keterangan dan Kemenkeu memang anggaran untuk bansos ini sudah disetujui oleh DPR dan tidak ada satu fraksi pun di DPR yang menolak ini,” tegasnya, dikutip dari Detik.com.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga mengonfirmasi bahwa anggaran pemberian bansos tersebut sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
Menurutnya, pemberian bansos adalah instrumen yang sudah ada di dalam APBN.
“APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/1/2024), dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Jumlah Anggaran Bansos dari Jokowi
Dilansir dari CNBCIndonesia.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.
Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.
Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Christopher
Pemerhati & Penganalisa Politik
